Publik Tolak Gaji dan Tunjangan Ratusan Juta DPR Tanpa Transparansi | ROSI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua BEM UNPAD tahun 2022 yang juga kreator konten #LawanButaPolitik, Virdian Aurellio meminta transparansi tunjangan dan gaji anggota DPR hingga 100 juta lebih per bulan. Ia juga mempertanyakan tunjangan kehormatan yang diterima anggota dewan. 

Virdian menolak ketika DPR menerima gaji dan tunjangan besar di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab, performa DPR-nya belum baik. 

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Irawan menanggapi protes publik terhadap gaji dan tunjangan DPR, itu tidak hanya mengenai soal nominal angka, tapi juga terkait dengan ekspektasinya terhadap kinerja DPR.

Menurutnya, memang itu telah disadari oleh DPR, bahwa salah satu tantangan terbesar adalah terkait dengan kepercayaan publik.

Irawan mengklarifikasi gaji dan tunjangan para anggota dewan berkisar di atas 100 juta namun tidak melebihi 150 juta rupiah per bulan.

Gaji yang diterima sekitar 16 juta. Saat ditanya rincian lainnya, ia mengaku tidak berani untuk menjawabnya, karena dirasa sensitif.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan atau sekitar Rp 2,8 miliar per tahun. Jumlah ini mencakup gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan.

Bagaimana pendapatmu? 

Selengkapnya saksikan di kanal youtube KompasTV: https://youtu.be/RrUt852NldA 

#demo #tunjangan #dpr