Komisi VIII DPR menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sah menjadi undang-undang pada 26 Agustus mendatang.
Adapun daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Haji-Umrah dibahas bersama pemerintah mulai Jumat (22/8/2025) ini.
"Ini sudah kami konsultasikan dengan pimpinan DPR, terutama bidang korkesra, dan beliau sudah menyampaikan di rapat pimpinan bahwa tanggal 26 Agustus sudah kami bawa ke rapur pengambilan keputusan tingkat II. Itu artinya sudah sah menjadi UU," ujar Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Simak selengkapnya dalam video berikut ini.
Video Jurnalis: Dimas Nanda Krisna
Penulis Naskah: Dimas Nanda Krisna
Video Editor: Dimas Nanda Krisna
Produser: Nursita Sari
#politik #parlemen #DPRRI #RUUHAJI #UUHaji #vjlab