KOMPAS.TV - Ini adalah posko yang dibangun warga Pati untuk mengawal proses pansus pemakzulan bupati di DPRD. Posko Masyarakat Pati Bersatu ini dibangun di depan kantor Bupati Pati.
Tak hanya itu, warga juga membuka donasi untuk mengawal kasus hukum Bupati Sudewo di KPK.
Sementara itu, dalam rapat pansus hak angket DPRD Pati menghadirkan tiga camat terkait polemik surat edaran pembayaran PBB-P2. Ada juga kepala desa dan pihak BPKAD Pati.
Pada agenda pertama, tiga camat dipanggil secara bergantian untuk memberikan klarifikasi terkait surat edaran yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan.
Tim pansus mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai memberatkan warga dan memicu banyak keluhan.
Proses politik yang terjadi di Pati dipantau dan diawasi Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri memastikan teguran dan evaluasi telah dilakukan terkait kebijakan Bupati Sudewo soal kenaikan PBB-P2.
Kemendagri mengimbau kepada kepala daerah untuk melakukan sosialisasi dan mempertimbangkan kemampuan warganya sebelum menentukan kebijakan guna menjaga kondusivitas.
#pemakzulan #bupatipati
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/612614/proses-pemakzulan-bupati-pati-waarga-kembali-dirikan-posko-pansus-panggil-camat