[LIVE] Aksi Demo Kenaikan Pajak di Bone Hingga Pansus Pemakzulan Bupati Pati di DPRD | KOMPAS PETANG

Simak Video Upacara Detik-Detik Pengibaran Bendera Proklamasi 17 Agustus 2025 HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

https://www.youtube.com/watch?v=rwoEI-aorpE

Simak Video Upacara Penurunan Bendera Merah Putih 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka Jakarta

https://youtube.com/live/X02rnFK5WOY?feature=share

KOMPAS.TV - Sejumlah warga demo melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Aliansi Rakyat Bone Bersatu melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2.

Pendemo menilai kenaikan pajak sebesar 300 persen dinilai membebani masyarakat dan tidak pro terhadap kondisi rakyat saat ini.

Sementara, Pemerintah Kabupaten Pati membantah jika kenaikan PBB bukan 300 persen, melainkan 65 persen.

Demo sempat memanas saat pendemo berusaha masuk ke Kantor Bupati Bone untuk bertemu dengan bupati dan wakil bupati.

Sementara itu, usai melakukan unjuk rasa besar-besaran menuntut Bupati Pati mundur, kini warga Pati membuat posko untuk mengawal proses pansus pemakzulan bupati di DPRD.

Posko dibangun Masyarakat Pati Bersatu di depan Kantor Bupati Pati.

Posko ini dibangun untuk mengawal proses pansus pemakzulan yang saat ini bergulir di DPRD Pati.

Tak hanya itu, warga juga membuka donasi untuk mengawal kasus hukum Bupati Sudewo di KPK.

Hari ini, rapat pansus hak angket DPRD Pati soal pemakzulan Bupati Sudewo digelar dengan agenda pemeriksaan tiga camat, kepala desa, serta Kantor BPKAD Pati.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan soal surat edaran yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan, bukan atas perintah bupati. Namun terkait kenaikan pajak hingga 250 persen merupakan keputusan bupati, bukan usulan dari camat.

Kementerian Dalam Negeri terus melakukan pengawasan dan pemantauan proses politik yang terjadi di Pati melalui pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo oleh DPRD Kabupaten Pati.

Teguran dan evaluasi telah dilakukan Kemendagri terkait kebijakan bupati yang dinilai menimbulkan polemik.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan hingga saat ini Sudewo masih berstatus aktif sebagai Bupati Pati.