Pengamat Sebut Efisiensi Anggaran Jadi Alasan Sejumlah Pemda Pilih Jalan Pintas Naikkan PBB

KOMPAS.TV - Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 300 persen di Kantor Bupati Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ricuh.

Bentrok terjadi saat demonstran mencoba merangsek masuk ke Kantor Bupati Bone, namun dihalau petugas.

Mahasiswa menuntut pemerintah daerah mengembalikan uang rakyat yang telah terlanjur membayar pajak.

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan juga menimbulkan keresahan warga di Jombang. Sejumlah warga mengajukan keberatan karena pajak naik hingga 200 persen.

Salah seorang warga memprotes dengan membayar pajak menggunakan uang koin dalam galon.

Sejumlah warga Kota Cirebon yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon menuntut Wali Kota Cirebon untuk membatalkan kenaikan PBB Kota Cirebon.

Mereka menilai kenaikan PBB yang telah ditetapkan mencapai 1.000 persen dari nilai sebelumnya sangat memberatkan dan tak masuk akal.

Pengamat ekonomi, Media Wahyudi Askar, menilai efisiensi anggaran pemerintah membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan instan dengan menaikkan pajak, karena selama ini banyak pemerintah daerah bergantung kepada transfer dana dari pusat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, membantah ada kaitan antara efisiensi pemerintah dengan kenaikan pajak di sejumlah daerah.

Belajar dari kasus Pati, komunikasi dan transparansi menjadi penting agar kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kondisi warga. 

#efisiensi #pajak #demo