KOMPAS.TV - Istana membantah tudingan bahwa kebijakan penaikan PBB hingga 250 persen yang berujung aksi demo di Kabupaten Pati merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.
Istana menyebut kejadian hanya terjadi di Pati, jadi bukan karena kebijakan efisiensi, melainkan hanya bagian dari dinamika lokal.
Hasan Nasbi menjelaskan, kebijakan efisiensi yang dijalankan sejak awal 2025 berlaku di seluruh kabupaten/kota dan kementerian/lembaga.
Menurut Nasbi, jika apa yang terjadi di Pati merupakan imbas kebijakan efisiensi pemerintah pusat, maka seharusnya gejolak terjadi di seluruh kabupaten/kota. Nasbi menambahkan, kebijakan penerapan tarif PBB merupakan kewenangan pemerintah daerah.