PONTIANAK, KOMPAS.TV - Bertempat di Ruang Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Moch Sukkri, menandatangani nota kesepakatan dengan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, untuk mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum atau Posbankum di 2.145 desa dan kelurahan di Kalbar, sekaligus untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.
Posbankum ini nantinya akan memberikan layanan informasi hukum, konsultasi, mediasi, dan rujukan hukum bagi masyarakat yang memerlukan.
Usai dibentuk, Posbankum akan fokus pada penyelesaian persoalan hukum yang bersifat tindak pidana ringan, yang masih bisa diselesaikan di tingkat desa dan kelurahan. Khusus dengan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, kerja sama dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian bagi aparatur sipil negara.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bilang Pemprov Kalimantan Barat mendukung penuh pembentukan Posbankum desa dan kelurahan sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat mulai di tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Moch Sukkri, bilang Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan berkolaborasi dengan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa/kelurahan serta melakukan mediasi sebagai upaya mengurangi dampak perceraian yang terjadi di masyarakat.
Selain bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, pembentukan Pos Bantuan Hukum juga bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar dan Lembaga Bantuan Hukum.
Baca Juga Tingkatkan Layanan Hukum, Pengadilan Agama Sei Rampah Luncurkan Program 'Merdeka' - MA NEWS di https://www.kompas.tv/nasional/610903/tingkatkan-layanan-hukum-pengadilan-agama-sei-rampah-luncurkan-program-merdeka-ma-news
#manews #pengadilanagama #pontianak #hukum
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/regional/611317/pemprov-kalbar-pengadilan-agama-pontianak-bentuk-posbankum-di-2-145-desa-kelurahan-ma-news
