Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, agar tidak sembarangan bicara mengenai kebijakan yang bukan wewenangnya.
Pernyataan Luhut yang dimaksud yakni tentang rencana pembatasan penjualan BBM bersubsidi yang akan dimulai pada 17 Agustus 2024. Mulyanto menilai, pernyataan ini dapat membingungkan masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari keadaan sulit.
Mulyanto juga mempertanyakan kebenaran pernyataan Luhut, karena sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa pembatasan distribusi BBM bersubsidi akan dijalankan pada tahun 2025.
Pembatasan tersebut tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Oleh karena itu, Mulyanto menilai ucapan Luhut hanya sebagai pemanasan isu dan tidak serius.
Mulyanto menjelaskan bahwa wacana pembatasan BBM bersubsidi sudah lama berkembang karena adanya ketidaktepatan sasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Diketahui, orang kaya atau pemilik mobil mewah masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi. Padahal, BBM bersubsidi ini ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan.
Mulyanto menyoroti langkah Pertamina yang proaktif dengan aplikasi MyPertamina untuk melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan, meski langkah ini dinilai sebagai aksi korporasi yang tidak memiliki dasar hukum.
Ia memberikan contoh ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi, di mana kendaraan tambang, industri, dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM subsidi, ternyata masih menggunakannya.
Mulyanto menekankan perlunya merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait distribusi BBM semakin berkeadilan.
Pembatasan ini dilakukan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, sehingga pemerintah dapat melakukan penghematan anggaran.
Saat ini, PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan regulasi terkait pembatasan tersebut. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil.
Sumber: https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/07/11/luhut-diminta-tak-sembarangan-bicara-pembatasan-bbm-subsidi-bikin-bingung-masyarakat?page=all
VO: Thiflatul Lathifa
Editor Video: Lendy Ramadhan
